>head>
News  

Komunitas Pecinta Kuda Minta Surat Edaran Bupati Bima Dicabut

Photo//Komunitas pecinta kuda Bima

Bima, Sekilasinfontb.com.- Masyarakat pecinta kuda Bima meminta Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, agar melakukan peninjauan kembali (PK) Surat Edaran (SE) dengan nomor: 709/036/05/2022 terkait larangan penggunaan Joki Cilik dalam Kejuaraan Pacuan Kuda di wilayah Kabupaten Bima.

Terkait adanya Surat Edaran (SE) Bupati Bima melarang keterlibatan joki cilik pada pacuan kuda di Kabupaten Bima, mengundang reaksi keras dari para pecinta kuda.

Sebagai bentuk reaksi mereka, sejumlah keterwakilan berbagai wilayah melakukan pertemuan di arena pacuan kuda berlokasi di desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima Senin, (18/7/2022) sekitar pukul 16 00 Wita.

“Kami menolak adanya Surat Edaran (SE) dikeluarkan Bupati Bima, soal larangan joki cilik pada pacuan kuda di Kabupaten Bima,” jelas Nurdin salah satu pemilik kuda.

Menurut mereka, Bupati Bima harusnya melakukan kajian dan analisis sebelum mengeluarkan ketentuan, mengkaji dari sesi Budaya, Ekonomi dan kemasyarakatan.

“Sama halnya Bupati Bima menghapus pacuan kuda tradisional, akan tetapi, ini harus diatur sesuai umur joki dan ketinggian kuda,” Kata dia.

Sementara Fahri, HM. Noor, S. Sos juga mengungkapkan, bahwa joki cilik adalah identitas keunikan dari pacuan kuda Bima, sebuah tradisi kebanggaan yang sudah diwariskan sejak ratusan tahun yang lalu oleh para leluhur.

“Justru joki cilik ini adalah ikon emas yang membuat pacuan kuda kita ini tersohor hingga ke luar negeri.” ungkapnya.

Dia juga menyayangkan tindakan Bupati Bima yang terkesan arogansi dan terlalu keburu dalam mengeluarkan keputusan tersebut. “Seharusnya pihak kami juga dilibatkan untuk duduk bersama guna melakukan pembahasan dan evaluasi serta menyusun regulasi sebelum dikeluarkannya keputusan itu”. sesalnya.

Masih menurut putra asli desa Talabou ini, berbicara tentang eksploitasi anak tidak boleh tebang pilih, jangan hanya diarahkan ke cabang olahraga pacuan kuda saja.

“Joki cilik adalah bagian dari hobi, minat dan bakat anak-anak. Bukan sebuah kondisi keterpaksaan memperkerjakan mereka seperti menjadi pengemis di jalan, buruh di pasar maupun bentuk pemaksaan lainnya,” tegasnya.

Selain menjadi ikon budaya dan olahraga, Pacoa jara atau pacuan kuda adalah budaya yang sangat dicintai dan dibanggakan yang mana disetiap pelaksanaannya tetap memberikan dampak yang menggairahkan di sektor ekonomi dan pendapatan masyarakat, terutama untuk PAD.”Setiap event pacoa jara kita bayar pajak ke pemerintah Rp. 40 Juta,” ungkap Theta sapaan akrab Fahri.

“Pacoa Jara ini sudah masuk program Dinas Pariwisata, merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik banyak peminat dari luar daerah dan mancanegara. Bisa jadi ini karena faktor joki ciliknya. Nah, ketika joki ciliknya ditiadakan apakah animo terhadap pacoa jara tidak merosot?”. tutur dia.

Dia mengakui, tidak hanya pecinta kuda di Bima saja yang keberatan dengan keluarnya surat edaran tersebut, Dompu, Sumbawa, Lombok, bahkan teman-teman di NTT yang kerap terlibat berpartisipasi dalam event pacoa jara yang digelar juga ikut menyayangkannya. “Joki cilik itu budaya yang harus dilestarikan,” tegas dia.

Menyikapi berlakunya Surat Edaran pelarangan penggunaan Joki Cilik tersebut, pemilik kuda Baraq 73 ini mengaku bahwa pihaknya bersama pemilik, pencinta kuda pacu dan joki se Kab/Kota sore ini, Senin (18/7) menggelar rapat khusus untuk merangkum tanggapan dan mengupayakan solusi.

“Kami akan melakukan berbagai upaya seperti melakukan audiensi dengan pemerintah bahkan akan turun berunjuk rasa membangun kemah dan menginap di halaman kantor Bupati jika pemerintah tidak mengevaluasi kembali surat edaran tersebut. Kami lebih cenderung mempertahankan pelestarian budaya.” tegas Theta Putra.

Diakhir pembicaraannya Theta Putra kembali menyayangkan tindakan Bupati Bima yang mengambil kebijakan secara sepihak tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihaknya dalam memutuskan surat edaran yang dinilainya bersifat sangat merugikan banyak pihak yang terkait.

“Kami wajib membela hak dan kepentingan setiap anggota komunitas pencinta pacuan kuda,” tegas Wakil Ketua Pordasi Kabupaten Bima tersebut.

Namun dirinya tetap menaruh harap agar surat edaran itu direvisi kembali oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. “Semoga Bupati Bima bersedia untuk melakukan revisi dan mengajak pihak kami dan para pemilik kuda pacu untuk duduk bersama mengupayakan alternatif terbaik tanpa ada pihak yang dirugikan.” harapnya. (SI-01).

 

 

>head>
0 0 votes
Beri Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentar
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
.