>head>
HUKUM  

Andi Sirajudin Beberkan Ulah Oknum Jaksa Minta Uang Rp 50 Juta

Bima, Sekilasinfontb.com.- Eks Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, Drs. H. Andi Sirajudin AP, MM menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima prematur. Tak terima atas hal itu, Pejabat yang kini menjabat Asisten I Setda Kabupaten Bima itu “melawan” dan membeberkan ulah nakal oknum Jaksa.

Andi Sirajuddin mengaku, pernah didatangi oknum jaksa memintai uang senilai Rp 50 juta lebih dengan imbalan kasus itu tidak diteruskan.

Permintaan oknum jaksa itu, kata Sirajuddin, kepada kedua stafnya dan sebelum ada penetapan status tersangka.

“Siapa oknum jaksa itu, nanti saya buka semuanya. Saya bilang ke staf saya, ngapain dikasih kalau merasa tidak bersalah. Saya didzolimi. Saya dituduh menyuruh mengumpulkan uang jasa SPJ. Tidak ada yang gratis zaman ini. Sisi mana yang saya korupsi,” tanyanya seperti dikutip pada lombok pos.

Semenjak ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan, Sirajudin mengaku belum pernah diperiksa.Namun sebelum itu, pernah diperiksa dua kali sebagai saksi kaitan dengan tersangka lain.

“Saya tidak pernah mangkir dari panggilan jaksa. Saya diam selama ini bukan berarti salah atau takut,” tandasnya.

Menyikapi hasil penyelidikan jaksa dinilai tendensius, melalui kuasa hukumnya Sirajudin telah mengadukan hal itu ke Kejaksaan Tinggi NTB maupun Kejaksaan Agung RI.

“Terus terang, kuasa hukum saya sudah bersurat ke Kejati NTB maupun Kejagung RI kaitan persoalan ini,” terangnya.

Baginya, penetapan status sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kebakaran tahun 2022 adalah prematur.

“Status tersangka itu prematur. Terlalu buru buru,” ucapnya ditemui di ruang kerjany, kemarin.

Dia mengaku, bukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan anggaran Bansos kebakaran tahun 2021 sebesar Rp 5,3 miliar dari Kementerian Sosial RI dan masuk ke rekening penerima manfaat.

Dari total jumlah dana Bansos itu diperuntukan bagi 258 orang penerima manfaat dengan nominal yang diterima bervariasi bergantung jenis kerusakan.

“Dari sisi mana terjadi korupsi. Saya bukan KPA. Anggaran tersebut dari kementerian sosial dan masuk ke rekening penerima manfaat,” tuturnya.

Dia menjelaskan, dana bantuan itu masuk ke rekening penerima manfaat dan dicairkan sendiri oleh penerima manfaat.

“Saya hanya menerbitkan rekomendasi pencairan. Dana Bansos itu dicairkan dalam dua tahap. Pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen,” jelasnya.

Setelah realisasi pencairan tahap pertama sudah dilakukan, lanjut dia, penerima manfaat membuat pertanggungjawaban sendiri untuk pencairan tahap kedua.

“Tetapi para penerima manfaat ini tidak bisa membuat SPj sendiri, maka dimintai bantuan pada pendamping yang juga staf saya,” ucapnya.

Dia mengaku, kedua stafnya pernah konsultasi kaitan nominal yang akan diambil pada penerima manfaat sebagai jasa pembuatan SPj.

“Kepada kedua pendamping saya sarankan mengambil 500 ribu saja, dan terkumpul uang 90 juta lebih,” tuturnya.

Dari jumlah yang terkumpul itu, lanjut dia, pernah diambil dengan status pinjaman sebesar Rp 20 juta. Senilai Rp 5 juta untuk perbaiki mobil, Rp 5 juta untuk beli ban mobil dan Rp 10 juta untuk biaya SPPD.

“Uang yang saya pinjam 20 juta itu sudah saya kembalikan setelah anggaran dinas cair. Saya tidak pernah nikmati satu sen pun uang jasa tersebut,” pungkasnya.

Sementara Kajari Bima yang hendak dikonfirmasi guna perimbangan berita belum berhasil.

“Beliau masih diluar,” kata Security Kejaksaan Selasa (6/9). (Man).

>head>
0 0 votes
Beri Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentar
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
.